REKONFUNEWS.COM, JAKARTA || Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan secara langsung penyerahan hasil sitaan uang negara sebesar Rp11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada negara, Jumat (10/4/2026).
Penyerahan tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain denda administratif sektor kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tindak pidana korupsi, serta setoran pajak yang berhasil dihimpun melalui proses penegakan hukum.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam.
“Nilai Rp11,4 triliun ini bukan angka kecil. Ini setara dengan renovasi sekitar 34.000 sekolah atau perbaikan lebih dari 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Presiden.
Komitmen Penegakan Hukum
Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai berhasil menunjukkan hasil signifikan dalam waktu relatif singkat.
Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, Satgas PKH mampu menyelamatkan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun. Selain itu, negara juga berhasil menguasai kembali aset kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun.
Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menertibkan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini rawan pelanggaran dan praktik ilegal.
Tegas Tanpa Pandang Bulu
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi terhadap aparat penegak hukum di lapangan.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak boleh ada yang menghalangi aparat dalam menjalankan tugasnya. Negara harus hadir dan tegas,” tegasnya.
Momentum Penguatan Tata Kelola Negara
Acara penyerahan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta mengembalikan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam, meningkatkan transparansi, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.
( Red )
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
