Aparat Hukum Diduga Diam Terhadap Aktivitas PETI di Kalbar, Publik Bertanya-tanya

REKONFUNEWS.COM, BENGKAYANG KALBAR || Masyarakat Kalimantan Barat kini dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, di mana aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) semakin marak, sementara aparat penegak hukum (APH) diduga diam dan tidak mengambil tindakan. Dugaan kolusi antara pelaku PETI dan aparat membuat publik bertanya-tanya mengenai komitmen hukum di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Aktivitas PETI yang Mengkhawatirkan
Sejak beberapa tahun terakhir, aktivitas PETI di Kalimantan Barat, terutama di daerah Bengkayang dan Singkawang, telah meningkat secara signifikan. Dengan menggunakan alat berat, seperti ekskavator dan mesin sedot, para pelaku PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan, pencemaran air, dan kerusakan lahan pertanian menjadi masalah serius yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

“Setiap hari kami melihat alat berat beroperasi, tetapi tidak ada tindakan dari aparat. Kami bingung, apakah hukum tidak berlaku di sini?” ungkap seorang warga yang tinggal di dekat lokasi tambang ilegal. Keluhan serupa disampaikan oleh banyak warga lainnya yang merasa kehilangan harapan untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang.

Dugaan Kolusi dan Ketidakadilan Hukum
Dalam beberapa laporan, dugaan kolusi antara pelaku PETI, seperti ALY Cs, dan oknum aparat penegak hukum semakin menguat. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa cukong tambang ilegal ini memiliki jaringan kuat yang memungkinkannya beroperasi tanpa gangguan. “Masyarakat sudah melaporkan banyak hal, tetapi justru pelapor yang merasa terancam. Ini sangat tidak adil,” kata seorang aktivis lingkungan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Frustrasi semakin meningkat ketika masyarakat menyadari bahwa laporan mereka tidak pernah ditindaklanjuti. “Kami ingin hukum ditegakkan. Jangan sampai kami merasa tidak aman di tanah sendiri,” keluh seorang tokoh masyarakat setempat.

Sikap Diam APH yang Menjadi Tanda Tanya
Sikap aparat hukum yang terkesan diam ini menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Banyak yang merasa bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menghentikan aktivitas PETI yang merusak. Janji-janji yang pernah disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku PETI belum terealisasi.

“Masyarakat sangat berharap ada tindakan nyata dari Kapolda Kalbar dan instansi terkait. Kami ingin melihat bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan,” tegas seorang aktivis.

Dampak Lingkungan yang Serius
Dampak dari aktivitas PETI ini bukan hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai dan hilangnya lahan pertanian, semakin meresahkan. “Kami khawatir dengan kesehatan anak-anak kami. Air yang mereka minum sudah tercemar,” ungkap seorang ibu yang tinggal di dekat lokasi tambang.

Harapan untuk Tindakan Tegas
Masyarakat Kalimantan Barat kini berharap agar aparat hukum tidak hanya berdiam diri. Mereka menuntut agar tindakan tegas segera diambil untuk menindak para pelaku PETI dan menghentikan praktik ilegal yang merugikan. Keberanian masyarakat untuk bersuara diharapkan dapat membawa perubahan positif dan penegakan hukum yang lebih baik di wilayah ini.

Hingga berita ini ditulis, tim investigasi media terus berusaha mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pelaku PETI, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Masyarakat terus menunggu tindakan nyata untuk mengembalikan keadilan dan melindungi lingkungan mereka.

( Red )

(Bersambung…)
Sumber : Tim Gabungan Investigasi Awak Media Mata Elang Sing Bebas