REKONFUNEWS.COM, MINAHASA SULUT || Jum’at (10/04/2026) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan peninjauan langsung terhadap progres realisasi program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di kawasan Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka berdialog langsung dengan pengembang dan para penghuni untuk menyerap aspirasi serta mengetahui berbagai kendala di lapangan.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mendagri menegaskan bahwa kemudahan akses perizinan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat.
“Kita ingin layanan perizinan ini semakin mudah, cepat, dan transparan. Mal Pelayanan Publik harus dioptimalkan agar masyarakat, khususnya MBR, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjut Mendagri, telah menetapkan kebijakan bahwa pengurusan PBG dan BPHTB bagi MBR diberikan secara gratis. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, tetapi juga diyakini mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui percepatan pembangunan sektor properti.
Usai meninjau lokasi perumahan subsidi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Di lokasi tersebut, Mendagri meninjau langsung calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta menyaksikan simulasi tender rakyat.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program perumahan rakyat yang dinilai sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian layak, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ibadah. Kita berharap semakin banyak pemerintah daerah yang aktif mendukung program ini,” ujarnya.
Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah terus diperkuat agar program perumahan rakyat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong pertumbuhan Program Rumah Subsidi di Minahasa Ditinjau, Mendagri Tekankan Kemudahan Perizinan bagi MBR.
( CH-86 )
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
