REKONFUNEWS.COM, SALATIGA || Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Salatiga menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat karena dianggap tidak selaras dengan latar belakang pendidikan serta kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk memimpin dinas strategis tersebut.
Suparli, SKM, M.Kes yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga, resmi ditunjuk sebagai Plt Kepala DPU-PR melalui Surat Perintah Wali Kota Salatiga Nomor 800.1.3.3/308. Penugasan itu berlaku mulai 4 Mei hingga 3 Agustus 2026.
Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, menilai penunjukan tersebut kurang mempertimbangkan kesesuaian kompetensi. Menurutnya, jabatan Plt seharusnya diisi oleh pejabat yang memiliki latar belakang teknis yang sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin.
“Penempatan ini kurang pas jika dilihat dari sisi kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan. Idealnya, pejabat yang ditunjuk memiliki pemahaman yang kuat terhadap bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi DPU-PR saat ini tidak ringan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu secara administratif, tetapi juga memahami persoalan teknis di lapangan.
Sri Hartono juga mengingatkan bahwa penunjukan pejabat yang tidak sesuai kompetensi berpotensi menghambat kinerja organisasi. Bahkan, hal tersebut bisa berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Jika tidak memahami persoalan yang dihadapi, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal efektivitas kerja,” tegasnya.
Ia pun mendorong Wali Kota Salatiga agar lebih cermat dalam menempatkan pejabat sesuai potensi dan keahlian masing-masing. Menurutnya, penempatan yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Meski demikian, kritik yang disampaikan bukan untuk meragukan kemampuan individu yang ditunjuk. Sri Hartono menegaskan bahwa setiap pejabat memiliki kapasitas dalam memimpin, namun kesesuaian antara latar belakang dan posisi tetap menjadi faktor penting.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah OPD di Kota Salatiga yang belum memiliki kepala dinas definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi agar setiap dinas dapat bekerja secara maksimal dan fokus menjalankan tugasnya.
“Pekerjaan rumah pembangunan di Salatiga masih banyak. Jangan sampai persoalan birokrasi justru menghambat kinerja. Kekosongan jabatan juga harus segera diisi agar roda pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.
( CH-86 )
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
