REKONFUNEWS.COM, BATAM, KEPRI || Dunia usaha di Kota Batam tengah menghadapi tekanan yang makin berat. Kenaikan tarif listrik dan gas industri yang diberlakukan mulai Mei 2025 memicu kekhawatiran serius dari para pelaku industri. Tak tanggung-tanggung, tarif listrik fleksibel blok 3 naik sekitar 25 persen, sementara tarif gas industri melonjak lebih dari 100 persen.
Kondisi ini dianggap sebagai beban ganda yang menghantam sektor industri di tengah lesunya aktivitas produksi dan bayang-bayang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
“Kenaikan ini sungguh tidak berpihak kepada dunia usaha. Pelaku industri makin terbebani, dan dampaknya bisa sangat luas, termasuk meningkatnya angka PHK,” ungkap Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah, khususnya PLN Batam dan PGN Batam, semestinya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Kebijakan energi dinilai tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tapi juga industri menengah yang sedang tumbuh dan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
PLN Batam berdalih bahwa kenaikan tarif listrik tidak terelakkan karena harga gas sebagai bahan baku pembangkit naik dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu. Di sisi lain, PGN Batam menyebut kenaikan harga gas industri terjadi akibat habisnya pasokan dari sumur domestik, sehingga harus bergantung pada gas alam cair (LNG) yang jauh lebih mahal, yaitu mencapai US$16,8 per MMBtu.
Namun alasan teknis tersebut dinilai tidak cukup oleh dunia usaha. Sejumlah pelaku industri menyatakan kekecewaannya karena tidak adanya skema transisi atau subsidi yang dapat meringankan dampak terhadap sektor usaha.
“Seharusnya ada pendekatan bertahap atau insentif. Jangan semua beban langsung ditimpakan ke pelaku industri. Ini bisa mengganggu kelangsungan bisnis dan merusak citra Batam sebagai kawasan investasi,” kata salah satu pengusaha lokal yang enggan disebutkan namanya.
Para pelaku usaha juga menyoroti kepemimpinan PLN Batam yang dianggap tidak inovatif dalam mencari solusi atas krisis energi. Kenaikan tarif dianggap sebagai jalan pintas yang merugikan banyak pihak.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran akan penurunan daya saing Batam secara nasional. Selama ini Batam dikenal sebagai kawasan industri dan investasi unggulan. Namun jika tekanan biaya produksi terus meningkat, investor dapat berpindah ke wilayah lain yang lebih ramah biaya.
Atas situasi ini, Kader Muda Indonesia mendesak pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, untuk turun tangan dan menggelar dialog antara PLN, PGN, dan pelaku industri. Langkah ini dinilai penting untuk menyelamatkan iklim usaha dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Batam.
“Kami tidak menolak penyesuaian harga energi, tapi harus adil, transparan, dan disesuaikan dengan kondisi dunia usaha. Jangan sampai Batam kehilangan keunggulan ekonominya karena kebijakan yang tidak berpihak,” tutup Ketua Kader Muda Indonesia. (*)
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
