Pekerja Morena Dipaksa Vulgar dan "Open BO", Pemerintah Batam Bungkam? | Laman 2 dari 2

Agensi DS Tidak Berizin Tapi Bertindak Layaknya Majikan

Agensi DS, yang bertanggung jawab merekrut dan mengatur para pekerja di Morena, juga jadi sorotan. Agensi ini diduga tidak memiliki legalitas resmi, namun tetap bebas beroperasi, bahkan mengatur jadwal, menetapkan aturan kerja, hingga memberi sanksi kepada pekerja.

Hal ini memicu pertanyaan lebih dalam: apakah ada aparat atau pejabat yang membekingi operasi ilegal ini?

Pemerintah Batam dan Aparat Penegak Hukum Dinilai Tutup Mata

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Kota Batam, Disnaker, dan aparat penegak hukum belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait skandal ini. Diamnya otoritas memunculkan kekhawatiran publik bahwa kasus ini sengaja dibiarkan karena adanya kepentingan tertentu.

“Kalau aparat diam, masyarakat akan bertanya-tanya: apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil? Apakah martabat manusia bisa dibarter dengan keuntungan bisnis malam?” tutur Debora.

Korban Trauma, Aktivis Desak Penutupan Morena

Sejumlah korban lain yang berhasil ditemui mengaku mengalami trauma berat, bahkan ada yang dipaksa menari setengah telanjang di hadapan tamu sebagai syarat bertahan di tempat kerja. Mereka hanya ingin mencari nafkah halal, namun malah terseret dalam sistem busuk dunia malam.

Desakan pun datang dari berbagai pihak — aktivis, masyarakat sipil, dan organisasi buruh — agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen Klub Morena dan mencabut izin operasional jika terbukti melakukan eksploitasi.

Serikat Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum Nasional

Paestha Debora menegaskan bahwa Serikat Buruh 1992 telah membuka posko pengaduan khusus dan siap membawa kasus ini ke tingkat nasional jika pemerintah daerah tidak segera bertindak.

“Jika Pemkot Batam tidak berani bertindak, kami akan laporkan ini ke Komnas Perempuan, Kementerian Tenaga Kerja, dan bahkan Komnas HAM. Negara harus hadir untuk menyelamatkan warganya dari eksploitasi.”

Kasus Morena Batam menjadi potret buram dunia malam yang tidak terkendali. Ketika perempuan dijadikan objek eksploitasi dan sistem kerja penuh tekanan dilegalkan secara diam-diam, maka pemerintah dan aparat wajib bertanggung jawab. Diamnya otoritas dalam kasus ini hanya memperpanjang penderitaan korban dan mencoreng nama baik Kota Batam. (*)

Sebelumnya