Rekonfunews.com, Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., di ruang kerjanya, Senin (05/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD, BLUD, serta BMD yang berada di Kabupaten Pohuwato. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan dan kemajuan daerah.
Bupati Saipul menyampaikan bahwa keberadaan BUMD, BLUD, dan BMD perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan yang baik terhadap ketiga sektor tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,”ujar Saipul.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul secara khusus menyampaikan perkembangan pengelolaan BLUD di Kabupaten Pohuwato. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua yang telah menerapkan pola pengelolaan sebagai BLUD.
Menurut Saipul, status BLUD pada RSUD Bumi Panua menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki BLUD, rumah sakit diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,”kata Saipul.
Selain BLUD, pembahasan juga mencakup keberadaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah terus mendorong agar BUMD dapat dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, aspek Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi bagian dari pembahasan. Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan dinilai penting untuk memastikan seluruh aset pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Pertemuan dengan jajaran Kemendagri tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pembenahan serta optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola ketiga sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang lebih baik, serta pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
