REKONFUNEWS.COM, POHUWATO – Semangat persatuan dan komitmen mengawal pemerataan pembangunan menjadi poin utama dalam Forum Lintas Popayato Bersaudara yang digelar di Aula Kantor Camat Popayato, Senin (02/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Dinas PUPR, Risdiyanto Mokodompit, Kepala Kesbangpol, Saharudin Saleh, Direktur Perumdam Tirta Moolango, Kaharudin Yusuf Rahim, Camat Popayato Barat, Marjan K. Bula, Camat Popayato Timur, Arifin, S.Pd., Sekretaris Camat Popayato, Mansur A. Abudjulu, serta Tim Ahli Bupati.
Forum ini lahir dari semangat menyatukan persepsi dan memperkuat barisan antartokoh masyarakat dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur. Kesadaran kolektif tersebut menegaskan bahwa persaudaraan tidak boleh hanya menjadi ikatan emosional dan sejarah, tetapi harus diwujudkan sebagai kekuatan moral dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Mengusung semangat Popayato Bersatu, Menjaga Titah Pemekaran, Menuntut Pemerataan Pembangunan, forum ini dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta berbagai unsur representasi dari tiga kecamatan yang dikenal sebagai Popayato Serumpun.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan disampaikan oleh perwakilan masyarakat. Mulai dari persoalan lingkungan, infrastruktur jalan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi masyarakat, pemerataan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), pengakomodasian desa binaan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Loka Indah Lestari (LIL), Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Perusahaan yang berada di wilayah Popayato Group, hingga percepatan proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah barat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan. Menurutnya, kebijakan pengurangan transfer fiskal berdampak pada hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih proaktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dahulu pemerintah daerah mengelola anggaran hingga Rp1,2 triliun, sekitar 10 sampai 15 tahun lalu. Sekarang anggaran kita tinggal sekitar Rp700 miliar lebih. Anggaran tersebut harus digunakan untuk membiayai belanja wajib, termasuk belanja pegawai, serta kegiatan pembangunan. Apalagi ada kebijakan terkait PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang juga harus menjadi perhatian,”jelasnya.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengusulkan sebanyak 18 ruas jalan kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan di 13 kecamatan.
Beberapa ruas yang diusulkan di wilayah Popayato Serumpun di antaranya akses jalan dari depan Polsek Popayato menuju Pantai Lalape, termasuk akses ke Desa Trikora. Selain itu, terdapat pula ruas Telaga-Dambalo melalui jalur lingkar atau letter U menuju Telaga Biru.
Namun, dari 18 ruas jalan yang diusulkan, hingga saat ini baru dua ruas yang mendapatkan persetujuan, yakni ruas Paguat-Dengilo dan Milangodaa-Kelapa Lima yang direncanakan dikerjakan pada tahun ini.
“Untuk ruas jalan ini, kami terus melakukan komunikasi dengan kementerian dan DPR RI yang membidangi infrastruktur. Kami juga mendatangi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo. Perjalanan ke luar daerah yang kami lakukan tentu untuk memperjuangkan pembangunan di Pohuwato, termasuk 18 ruas jalan tersebut. Dengan kondisi efisiensi anggaran, pemerintah tidak bisa tinggal diam, tetapi harus terus melakukan jemput bola,”tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, Bupati juga menyampaikan perkembangan program revitalisasi sekolah. Menurutnya, saat ini revitalisasi telah dilaksanakan di tiga kecamatan, menyasar bangunan sekolah yang dibangun sejak era 1970-an hingga 1990-an, baik jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).Mengenai pemerataan sumber daya manusia, khususnya kesempatan pengembangan karier ASN, Bupati menyebutkan bahwa pada 2027 diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II yang akan memasuki masa purnabakti.
Ia juga menanggapi aspirasi terkait keterwakilan wilayah barat dalam jabatan strategis pemerintahan, baik pada posisi staf ahli maupun asisten daerah.
“Sudah ada format dan menjadi perhatian saya. Saya juga tidak ingin saudara-saudara saya, para camat, diganti kemudian tidak memiliki jabatan. Prinsip kepemimpinan kami adalah tidak harus menonjolkan orang tertentu, tetapi bagaimana memberikan kesempatan dan memperhatikan semua wilayah,”ungkap Saipul.
Dalam hal peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, Bupati menyampaikan bahwa pada Rabu mendatang akan dilaksanakan program Gerbang Pohuwato SIAAP di Kecamatan Popayato. Melalui program tersebut, seluruh OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat akan dihadirkan untuk memberikan pelayanan terpadu.
Olehnya, masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan. “Insyaallah, dalam waktu dekat akan ada layanan administrasi kependudukan bergerak atau mobile adminduk yang masuk ke wilayah kecamatan. Demikian pula dengan pelayanan pemadam kebakaran. Hal ini sudah kami bicarakan bersama DPRD Pohuwato agar wilayah barat dapat ditempatkan satu unit mobil pemadam kebakaran,”ujarnya.
Bupati menambahkan, berbagai aspirasi lainnya yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Namun, ia kembali menegaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo yang dampaknya turut dirasakan masyarakat Popayato.
Terkait persoalan sedimentasi di bendungan, Saipul menyampaikan bahwa pihak balai telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganannya. Bahkan, pekerjaan tersebut telah memasuki tahap kontrak.
“Alhamdulillah, sudah ada anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganan sedimen yang ada di bendungan dan saat ini sudah berkontrak. Kalau sudah berkontrak, berarti dalam waktu dekat pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan,”tuturnya.
Kegiatan forum kemudian diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Pohuwato sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi dan perjuangan pembangunan wilayah Popayato Serumpun.
Bupati menyambut baik komitmen forum yang akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah.
“Pakta integritas ini akan saya tandatangani. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. Kemudian evaluasi setiap tiga bulan tentu sangat kami apresiasi. Pemerintah sangat mendukung, dan insyaallah kita terus dipertemukan pada kegiatan yang baik ini dan semoga kedepan anggaran kembali normal dan apa yang menjadi keluhan dan pemerataan pembangunan dapat terwujud,” tutup Bupati Saipul A. Mbuinga.
Eksplorasi konten lain dari REKONFU NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
