REKONFUNEWS.COM, POHUWATO – Sejumlah Anggota Satpol-PP Kabupaten Pohuwato, mengaku kecewa, honor Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Kecamatan-kecamatan hingga saat ini tak kunjung dibayarkan oleh oknum pejabat setempat
Tak hanya itu, para pegawai penegak perda ini juga menguak praktik kotor yang dilakukan sang pejabat. Diantaranya, pemotongan SPPD per setiap anggota yang melakukan perjalanan dinas, pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, pengamanan PSBB saat pandemi covid-19, pengadaan pakaian dinas anggota yang menurut aturan setiap tahun diganti, hingga menyerobot tugas pokok pegawai lainnya.
Salah satu pegawai yang merasa dipotong SPPD oleh pihak oknum pejabat ini, mengatakan, beberapa bulan lalu dirinya bersama rekan-rekan anggota lainnya mendapat perintah untuk menghadiri hari ulang tahun Satpol-PP dan mendapat SPPD sebesar Rp1,6 juta. Namun, setelah menerima SPPD itu, ia mengaku didatangi oleh oknum pejabat ini dan meminta uang SPPD dipotong sebesar 40 hingga 50 persen.
“Jadinya pemberangkatan kemarin SPPDnya kami hanya Rp740 ribu dari Rp1,6 juta, termasuk SPPDnya mereka anggota yang turun mendampingi Bupati dan Wakil Bupati ke empat kecamatan, juga pengamanan PSBB saat pandemi covid-19 hingga saat ini juga belum ada, dan terus terang semuanya pada mengeluh”, katanya, Kamis (31/03/2022).
Selain itu, menurut lelaki yang tidak bersedia disebutkan namanya itu membeberkan, tak jarang juga oknum pejabat ini bahkan memarahi sang kadis, dan mengatakan atasannya tersebut salah dalam mengambil kebijakan dan seakan terkesan mengajari sang kepala dinas.
“Kasihan mereka Kadis, Sekretaris, Kabid-kabid, Kasie, Kasubag dan Anggota Satpol-PP lainnya, seakan tak berkutik dengan dia, seakan kantor dan anggaran dikantor ini milik dia, takutnya dengan tindakan yang dia lakukan ini, tidak akan baik lagi kegiatan-kegiatan di Satpol-PP hanya gara-gara oknum, terus anggota lainnya tak mau kerja lagi, dan ini semua adalah bahasa hati mereka”, ungkapnya.
Dirinya pun sangat menyesalkan adanya ulah dari oknum pejabat ini, hingga memotong apa yang menjadi haknya orang lain. Padahal, SPPD itu sangat dibutuhkan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi sudah mau bulan puasa seperti ini.
“Kalau mau ditanya ke Anggota Satpol-PP disini, permintaan mereka hanya satu, ganti oknum pejabat ini, kalau itu tidak dilakukan, katanya mereka akan lakukan dengan cara permesta,” kata dia.
Dikonfirmasi terkait hal itu, oknum pejabat tersebut, tak mau memberikan klarifikasinya. Menurut dia, apa yang terjadi di instansi dimana ia bekerja tak perlu diketahui publik.
“Kan apa yang terjadi disini, tidak mungkin mo bilang pa kamu, dan semua saya sudah jelaskan ke mereka (anggota, red) dan mereka mengerti, seharusnya kalau mereka mengeluh harusnya ke saya bukan ke kamu”, kata dia.
Piko
